PEKALONGAN — Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid menekankan bahwa pembinaan warga binaan tidak bisa hanya menjadi tugas lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, dibutuhkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar potensi besar yang dimiliki warga binaan bisa tergali maksimal.
"Tugas kita adalah membantu mengembangkan potensi tersebut agar setelah selesai menjalani masa pembinaan mereka memiliki keterampilan, percaya diri, dan mampu hidup mandiri," ujarnya di Pekalongan, Kamis.
Nota kesepahaman yang diteken antara Pemkot Pekalongan dan Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah ini melibatkan 12 OPD. Cakupan kerja samanya meluas hingga akses pelatihan keterampilan, pendampingan, pelayanan dasar, hingga program pemberdayaan. Semua itu diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan saat menjalani reintegrasi sosial.
Wali Kota Afzan pun mengajak masyarakat untuk memberi kesempatan bagi warga binaan yang telah menyelesaikan masa pembinaan. "Ketika mereka kembali ke masyarakat sudah seharusnya kita memberi kesempatan untuk memulai kehidupan yang lebih baik," imbuhnya.
Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah Mardi Santoso menyebut MoU ini sebagai penguatan terhadap kerja sama yang sudah berjalan. Sebelum penandatanganan, dinas-dinas di lingkungan Pemkot Pekalongan dinilai sudah banyak membantu pihaknya.
"Penandatanganan ini semakin memperkuat administrasi dan dukungan manajemen agar kerja sama berjalan lebih baik," kata Mardi.
Kepala Lapas Kelas II-A Pekalongan Teguh Suroso menjelaskan, kolaborasi lintas sektoral ini merupakan langkah strategis. Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, perawatan, pembinaan, dan pengamanan warga binaan.
"Dengan keterlibatan berbagai OPD sesuai kewenangannya, proses pembinaan diharapkan berlangsung lebih optimal dan berkelanjutan hingga tahap reintegrasi sosial," ujar Teguh.