PATI — Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Ali Badrudin dan dihadiri Plt Bupati Risma Ardhi Chandra itu menjadi momentum bagi eksekutif untuk memperbaiki catatan keuangan daerah. Sebab, opini WDP yang diraih menandakan masih ada temuan yang perlu ditindaklanjuti.
“Agenda siang hari ini adalah pandangan umum dari masing-masing fraksi atas pelaksanaan APBD tahun 2025. Tadi masing-masing fraksi menyampaikan secara kolektif oleh saudara Adam Maulana, yang mana Kabupaten Pati memperoleh kategorinya Wajar Dengan Pengecualian,” kata Ali dalam keterangannya.
Ali menjelaskan, jawaban dari setiap fraksi menyoroti langsung hasil WDP yang diterima atas sejumlah temuan BPK. Pandangan ini, kata dia, penting untuk dicermati Plt Bupati sebagai dasar perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun depan.
“Melalui pembahasan ini, DPRD Pati bersama Pemkab Pati berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab demi kemajuan daerah,” imbuh Ali.
Menanggapi pandangan DPRD, Plt Bupati Risma Ardhi Chandra berkomitmen memperbaiki kinerja pelaksanaan anggaran. Ia optimistis kategori WDP yang diraih tahun ini bisa ditingkatkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran berikutnya.
Pertimbangan dari DPRD ini juga dinilai penting sebagai bentuk sinergi dalam menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Pati. Diharapkan, hasil evaluasi dari paripurna ini bisa langsung diimplementasikan demi kemaslahatan masyarakat.