SEMARANG — Nasib kebijakan work from home (WFH) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menggantung. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menyatakan keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan skema tersebut belum ditetapkan dan masih dalam tahap evaluasi komprehensif.
Evaluasi ini menyusul dua hal utama: turunnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax serta minimnya minat pegawai untuk memanfaatkan fasilitas bekerja dari rumah tersebut.
Berdasarkan laporan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah, mayoritas pegawai justru memilih untuk tetap bekerja dari kantor atau work from office (WFO). Bahkan, jumlah pegawai yang memanfaatkan WFH diperkirakan tidak sampai empat persen dari total keseluruhan ASN.
"Kalau sebetulnya dari laporan teman-teman BKD, yang memanfaatkan WFH enggak banyak. Banyak yang tetap WFO. Nanti tinggal apakah mau kita teruskan atau kita hentikan," ujar Sumarno, Selasa (4/8/2026).
"Tapi ini kita masih buka, realitanya mungkin enggak sampai 4 persen yang memanfaatkan," katanya menambahkan.
Kebijakan WFH bagi ASN Pemprov Jateng mulai diterapkan pada April 2026 lalu. Skema ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai pengaturan pola kerja ASN dan diberlakukan setiap hari Jumat sebagai bagian dari upaya efisiensi.
Meski angka pemanfaatannya minim, keputusan untuk menghentikan kebijakan ini tidak diambil secara tergesa-gesa. Sumarno menegaskan bahwa keputusan akhir akan diumumkan setelah proses evaluasi selesai, mengingat kebijakan ini menyangkut hampir 66 ribu ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
"Kalau sudah diputuskan tentu akan kami umumkan, karena ini berkaitan dengan hampir 66 ribu ASN di Jawa Tengah," pungkasnya.