JAKARTA - Penataan landscape kawasan pusat pemerintahan Provinsi Papua Tengah di Kabupaten Nabire disebut sejalan dengan semangat PU 608 yang diusung Kementerian PU.
Penataan tersebut meliputi gerbang kawasan, Gerbang Hiu Paus, Taman Kota Cenderawasih, ruang terbuka hijau, alun-alun, prasarana pendukung right of way (ROW), gedung pendukung, fasilitas pemadam kebakaran, serta plambing dan elektrikal, dengan progres 25,34% sejak dimulai Desember 2025.
Pengerjaan di lapangan mencakup penimbunan saluran eksisting, pengecoran box culvert, pondasi dan struktur Pos Pemadam Kebakaran, serta pengujian sand cone, dengan target rampung Desember 2026.
"Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat," kata Menteri PU Dody.
Bersamaan dengan penataan kawasan, Ditjen Cipta Karya membangun Gedung Kantor Gubernur, DPRD, dan Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah. Progres konstruksinya per 9 Agustus 2026 mencapai 36,90%.
Pembangunan gedung ini berjalan sejak 20 Oktober 2025 dengan kontraktor PT Pembangunan Perumahan–PT Abdi Bumi Cendrawasih (KSO) dan nilai kontrak Rp355,36 miliar dari APBN.
Kawasan ini berjarak sekitar 15,5 kilometer atau 30 menit dari Bandar Udara Douw Aturure, dan 28,5 kilometer atau 60 menit dari pusat Kabupaten Nabire.
Pembangunan pusat pemerintahan ini sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong pemerataan pembangunan dan penguatan wilayah Papua sebagai bagian pembangunan nasional inklusif.
