SEMARANG — Kerugian PT PRPP Jawa Tengah terus merangkak naik dalam lima tahun terakhir. Kepala Biro BUMD dan BLUD Setda Jawa Tengah, Agus Prasetyo, mengungkapkan posisi rugi perusahaan pada 2021 masih sekitar Rp16 miliar, lalu meningkat menjadi Rp18 miliar pada 2022, Rp19 miliar pada 2023, Rp21 miliar pada 2024, dan mencapai Rp23,1 miliar pada tahun ini.
“Posisi terakhir (tahun 2024) Rp21 miliar itu sejak Covid-19,” kata Agus.
Tiga Faktor Utama yang Membebani Keuangan PRPP
Agus menjelaskan, setidaknya ada tiga persoalan struktural yang menyebabkan kinerja perusahaan terus tertekan. Pertama, dampak pandemi Covid-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata dan rekreasi secara nasional. Kedua, sengketa lahan yang berlangsung bertahun-tahun dan belum tuntas. Ketiga, pencatatan penyusutan aset yang muncul saat proses due diligence.
Meski demikian, ia memastikan kondisi keuangan perusahaan masih cukup stabil untuk operasional sehari-hari. “PRPP itu bisa bertahan. Yang jelas tidak ada PHK. Paling tidak bisa melakukan operasional sehari-hari dan dapat memberikan keuntungan walaupun belum signifikan,” pungkasnya.
Revitalisasi 40 Hektare Butuh Investasi Rp2 Triliun
Untuk membalikkan keadaan, Pemprov Jateng kini membuka pintu lebar bagi investor strategis. Kawasan PRPP seluas sekitar 40 hektare akan direvitalisasi menjadi pusat rekreasi dan kegiatan ekonomi baru. Nilai investasi yang dibutuhkan ditaksir mencapai Rp2 triliun.
Sembari menunggu realisasi investasi, pemerintah mendorong kolaborasi antarbadan usaha milik daerah (BUMD) untuk menggelar berbagai kegiatan di kawasan PRPP. Langkah ini diambil agar aset daerah tetap produktif dan mampu menopang biaya operasional perusahaan di tengah tekanan kerugian.
Mengapa PRPP Sulit Memberi Dividen ke Pemprov?
Sebagai satu-satunya BUMD nonkeuangan milik Pemprov Jateng yang masih merugi, PRPP belum bisa memberikan kontribusi pendapatan ke kas daerah. Kerugian kumulatif yang mencapai Rp23,1 miliar menjadi penghalang utama. Pemprov berharap masuknya investor strategis dapat mempercepat revitalisasi sehingga kawasan ini mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) ke depan.
