JAWA TENGAH — Angka kerugian sebesar Rp 100 triliun tersebut bukan sekadar estimasi tanpa dasar. Angka ini merupakan akumulasi dari berbagai praktik curang yang dilakukan para pelaku, mulai dari manipulasi kuota impor, penimbunan stok, hingga permainan harga di tingkat pedagang. Yang paling menyakitkan, biaya dari praktik ilegal ini pada akhirnya dibebankan kepada konsumen di tingkat eceran, membuat harga beras di pasaran melonjak di luar kendali.
Modus Operandi yang Merugikan Petani dan Konsumen
Amran menjelaskan bahwa praktik mafia ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga petani di hulu. Para pelaku biasanya membeli gabah dari petani dengan harga rendah, lalu menjualnya kembali dalam bentuk beras dengan harga yang berlipat ganda setelah melalui serangkaian rekayasa pasar. Celah inilah yang kemudian dieksploitasi untuk meraup keuntungan pribadi yang sangat besar.
Selain itu, permainan kuota impor juga menjadi salah satu sumber kebocoran. Izin impor yang seharusnya digunakan untuk menstabilkan stok nasional kerap disalahgunakan. Beras impor yang masuk justru ditimbun untuk menciptakan kelangkaan buatan, sehingga harga di pasar domestik bisa naik sesuka hati para spekulan.
Langkah Tegas Pemerintah dan Dukungan Aparat Hukum
Menghadapi kondisi ini, Kementerian Pertanian tidak tinggal diam. Amran menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi intensif dengan kepolisian dan kejaksaan untuk membongkar jaringan mafia beras hingga ke akar-akarnya. Penetapan 38 tersangka dinilai sebagai langkah awal yang baik, namun pemerintah berjanji akan terus mengusut tuntas siapa saja dalang di balik permainan harga ini.
"Kerugian rakyat akibat praktik mafia beras ini sangat besar, mencapai Rp 100 triliun. Kami tidak akan berhenti sampai di sini, pengusutan akan terus dilakukan," ujar Amran dalam pernyataannya, Kamis (16/5).
Langkah tegas ini diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku dan memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pangan nasional.
Dampak ke Kantong Masyarakat dan Stabilitas Pangan
Jika praktik mafia ini tidak segera dibasmi, dampaknya akan semakin meluas. Harga beras yang tidak stabil akan mendorong inflasi pangan, menekan daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah, dan berpotensi memicu gejolak sosial. Padahal, pemerintah tengah gencar mendorong program swasembada pangan untuk mengurangi ketergantungan impor.
Pemberantasan mafia beras menjadi kunci penting untuk memastikan program strategis tersebut berjalan lancar. Dengan harga yang wajar di tingkat petani dan konsumen, rantai pasok pangan nasional diharapkan bisa lebih sehat dan berkelanjutan. Kini, semua mata tertuju pada proses hukum yang berjalan untuk memastikan para pelaku mendapatkan hukuman setimpal.
