SEMARANG — Progres pendataan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Semarang masih berada di posisi terbawah dibandingkan 35 kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Hingga awal Agustus, realisasi di ibu kota provinsi itu baru 71 persen, berbanding jauh dengan Kabupaten Banjarnegara yang sudah mencapai 92 persen.
Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menegaskan rendahnya angka tersebut bukan karena warga enggan berpartisipasi. Justru, tantangan terbesar justru datang dari banyaknya jumlah pelaku usaha yang wajib didata di Kota Semarang.
“Capaian tertinggi ada di Kabupaten Banjarnegara. Sementara yang masih menjadi tantangan ini Kota Semarang karena memang jumlah pelaku usahanya paling banyak,” ujar Sonny usai rapat koordinasi di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Kamis (6/8/2026) malam.
Angka 71 Persen Sebenarnya Sudah Tinggi
Sonny menjelaskan, capaian 71 persen itu bukanlah angka yang rendah secara absolut. Namun, jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Tengah, progres tersebut masih perlu ditingkatkan.
“Sebetulnya sudah tinggi. Progresnya sudah mencapai 71 persen. Angka 71 persen itu sebetulnya tinggi, bukan berarti rendah. Tapi kalau dibandingkan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, Semarang kebetulan ada di level bawah yang masih butuh ditingkatkan,” jelasnya.
Sementara itu, posisi kedua pendataan tercepat ditempati Kabupaten Semarang. Adapun Banjarnegara menjadi satu-satunya daerah dengan capaian di atas 90 persen sejauh ini.
Banyaknya Usaha Besar dan Apartemen Jadi Pekerjaan Rumah
Kendala utama yang dihadapi petugas di lapangan, kata Sonny, adalah besarnya volume usaha yang harus didata. Ia mengakui sempat ada kabar sejumlah petugas sensus di Kota Semarang mengundurkan diri, namun hal itu sudah ditangani BPS Kota Semarang bersama BPS Provinsi Jawa Tengah.
“Hal itu segera ditangani. Soal petugas yang mundur sudah ditangani dengan sangat baik oleh BPS Kota Semarang dan dibantu juga oleh BPS Provinsi Jawa Tengah,” katanya.
Proses pendataan usaha berskala besar membutuhkan waktu lebih lama karena petugas harus bertemu langsung dengan pemilik usaha. Sering kali, pemilik tidak berada di lokasi sehingga penjadwalan ulang tak terhindarkan.
“Pendataan usaha besar memang butuh waktu. Kita harus bertemu langsung dengan pemilik usahanya, dan sering kali pemiliknya tidak berada di tempat. Jadi kita harus menunggu dan menjadwalkan ulang,” tuturnya.
Selain itu, banyak perusahaan yang kantor pusatnya berada di Jakarta. Koordinasi antar-divisi—mulai keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan—membuat pengisian kuesioner berjalan tidak singkat. Penghuni apartemen yang sulit ditemui juga menjadi tantangan tersendiri.
“Di apartemen ini juga masih jadi tantangan karena penghuninya sibuk sehingga kadang-kadang belum bisa ditemui,” katanya.
Dukungan Pemda Percepat Proses Pendataan
Sonny menilai instruksi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah kepada para bupati dan wali kota hingga level lingkungan sangat membantu kelancaran sensus. Pelaku usaha dinilai lebih nyaman ketika pendataan dijamin dan dibantu pemerintah daerah.
Hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya akan menjadi dasar pemerintah menyusun kebijakan pembangunan ekonomi. Data yang dihimpun mencakup jumlah usaha, jenis usaha, lokasi, hingga skala usaha, termasuk klasifikasi formal dan informal.
“Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Dari Sensus Ekonomi, kita akan memperoleh informasi pasti mengenai berapa jumlah usaha di Jawa Tengah, mereka bergerak di jenis usaha apa, termasuk klasifikasi formal dan informalnya, sebaran lokasi usahanya di mana saja, hingga seberapa besar skala usahanya,” jelasnya.
“Data itulah yang nantinya menjadi dasar penyusunan kebijakan strategi pembangunan ekonomi di Jawa Tengah,” pungkasnya.
